Di Balik Singgasana Pemerintahan Prabowo-Gibran

(Foto: Muhammad Ajriel Fajri/KMJurnalistik.com)

Oleh: Alwaf Tahanuf El Hakim

Singgasana memungkinkan masa depan dirancang melalui serangkaian pidato dan angka keberhasilan. Namun, perut tak kenyang oleh slogan, ruang hidup tak selamat oleh janji, dan keadilan tak serta-merta tiba hanya karena namanya berulang kali disebut dari mimbar kekuasaan.

Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menjadi waktu serta momentum yang indah nan ideal untuk menagih janji-janji yang pernah disampaikannya secara manis. Di ruang publik, banyak orang mulai mempertanyakan arah pemerintahan ini ada yang menyampaikan keresahannya lewat media sosial, ada yang membicarakannya di warung kopi, dan ada juga mahasiswa yang kembali turun ke jalan.

Pertanyaan tentang arah pemerintahan ini bisa muncul di mana saja. Saat sedang berkumpul bersama teman, ketika membaca berita di media sosial, atau bahkan saat sedang menjalani aktivitas sehari-hari. Setiap orang punya cara sendiri untuk menyampaikan pendapatnya. Ada yang memilih diam, ada yang berdiskusi, dan ada juga yang merasa perlu menyuarakannya secara langsung.

Dua tahun bukan waktu yang sebentar, masyarakat sudah mulai bisa melihat kebijakan apa saja yang dijalankan dan perubahan apa yang benar-benar terasa. Namun, bagi sebagian orang, kehidupan sehari-hari masih dihadapkan pada persoalan yang sama. Biaya hidup tetap menjadi beban sementara berbagai janji yang pernah disampaikan belum sepenuhnya dirasakan.

Bagi masyarakat, waktu terus berjalan tanpa menunggu kebijakan selesai dibahas. Kebutuhan sehari-hari tetap harus dipenuhi, uang belanja tetap harus disiapkan, dan biaya pendidikan tetap harus dibayar. Kehidupan berjalan seperti biasa, meskipun harapan tentang perubahan masih terus ditunggu.

Kritik terhadap pemerintahan ini datang dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Dikutip dari laman resmi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) “Dalam periode kepemimpinan Prabowo Gibran, praktik otoritarianisme dalam pengelolaan negara semakin menguat,” YLBHI juga menyoroti perluasan peran militer ke ranah sipil dan ruang partisipasi masyarakat yang dinilai semakin terbatas. Kritik ini menunjukkan bahwa persoalan pemerintahan bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan dijalankan dan sejauh mana masyarakat bisa ikut menentukan kebijakan.

Persoalan lingkungan juga menjadi sorotan. “Pemerintahan Prabowo-Gibran gagal menepati berbagai janji lingkungan yang mereka tulis sendiri dalam Astacita dan RPJMN 2025–2029,” dikutip dalam laman resmi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia  (WALHI). Pernyataan ini menunjukkan bahwa pada pemerintahan Prabowo Gibran saat ini telah gagal menjalankan janjinya.

Di balik angka pertumbuhan ekonomi yang terus dikejar, ada masyarakat yang kehidupannya bergantung pada tanah, hutan, dan sumber daya alam. Ketika hutan dan lingkungan rusak, mereka juga bisa kehilangan ruang hidup dan sumber penghasilan.

Bagi sebagian masyarakat, alam bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat mereka mencari penghasilan. Ada yang bekerja sebagai petani, ada yang menggantungkan hidupnya pada hasil hutan, dan ada pula yang sudah tinggal di sana sejak lama. Ketika lingkungan mulai berubah, kehidupan mereka juga ikut berubah. Hal-hal yang sebelumnya bisa didapatkan dengan mudah mungkin tidak lagi sama.

WALHI juga menyoroti beberapa persoalan utama, yang salah satunya adalah memburuknya krisis ekologis. “Karhutla 2026 menjadi bukti paling nyata dari kegagalan tersebut. Data SiPongi mencatat sekitar 202.011 hektare lahan terbakar sepanjang Januari-Agustus 2026. WALHI juga mencatat 30.927 titik panas sepanjang Januari-September 2026 dan hampir separuhnya berada di area korporasi kehutanan dan perkebunan sawit,” dikutip dari laman resmi WALHI.

YLBHI juga mengutarakan jika pemerintahan saat ini enggan menetapkan berbagai bencana sebagai Bencana Nasional “Di tengah kedaruratan ini, Pemerintah enggan menetapkan ragam bencana yang secara nyata berdampak luas sebagai Bencana Nasional,”

Persoalan lainnya juga muncul dari program-program pemerintah yang dijalankan dalam dua tahun terakhir. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, menjadi salah satu kebijakan yang banyak mendapat perhatian. Pernyataan YLBHI, program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai sebagai program unggulan yang berjalan dengan sistem komando, “Buruknya lagi, program ini dijalankan dengan sistem komando, mengenyahkan partisipasi publik, tidak hanya pada tahap perencanaan namun juga saat secara nyata implementasi program,”.

Di tengah berbagai persoalan itu, masyarakat tetap harus menjalani kehidupan seperti biasanya. Pagi hari, orang-orang berangkat kerja, mahasiswa pergi ke kampus, dan pedagang mulai membuka lapaknya. Semua berjalan seperti biasa, seolah tidak ada yang berubah. Padahal, di balik rutinitas itu, ada banyak hal yang masih mereka pikirkan. Mulai dari harga kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, sampai pekerjaan yang belum tentu bisa mencukupi kebutuhan.

Bagi masyarakat, dua tahun pemerintahan bukan cuma soal siapa yang duduk di kursi kekuasaan. Lebih dari itu, mereka ingin tahu apakah kehidupan mereka benar-benar menjadi lebih baik. Sebab, janji tentang kesejahteraan memang terdengar bagus, tetapi kenyataan yang mereka hadapi setiap hari belum tentu sama.

Pemerintah tentu memiliki berbagai capaian yang ingin ditunjukkan. Pembangunan terus berjalan, program baru mulai dijalankan, dan angka-angka keberhasilan disampaikan. Namun, di balik semua itu, masih ada pertanyaan yang muncul. Apakah semua perubahan tersebut sudah benar-benar dirasakan oleh masyarakat? Atau masih ada orang-orang yang hanya bisa mendengar kabar tentang kemajuan tanpa merasakan dampaknya?

Keresahan itu kemudian muncul dari berbagai tempat. Ada yang menyampaikannya lewat media sosial, ada yang membicarakannya bersama teman, dan ada juga yang memilih untuk turun ke jalan secara langsung. Bagi sebagian orang, jalanan menjadi salah satu tempat untuk menyampaikan hal-hal yang selama ini mereka anggap belum mendapat perhatian.

Di tengah keramaian aksi, poster dan spanduk dibawa dengan berbagai pesan dan tulisan. Suara tuntutan terdengar bersahutan. Mereka datang dengan persoalan yang berbeda-beda, mulai dari pendidikan, lingkungan, sampai kebebasan berpendapat. Mungkin bagi sebagian orang, aksi tersebut hanya terlihat seperti kerumunan yang memenuhi jalan. Namun, bagi mereka yang datang, ada keresahan yang ingin disampaikan.

Kritik yang muncul bukan berarti masyarakat tidak ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik. Justru, ada harapan di balik kritik tersebut. Mereka ingin kebijakan yang dibuat benar-benar memperhatikan kehidupan masyarakat, bukan hanya terlihat baik dalam pidato atau laporan keberhasilan.

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memang sudah berjalan. Berbagai kebijakan telah dibuat dan sejumlah program mulai dirasakan. Namun, masih ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Sebab, pembangunan bukan hanya tentang jalan yang semakin panjang atau program yang semakin banyak. Ada masyarakat yang harus tetap bisa hidup dengan layak, ada lingkungan yang perlu dijaga, dan ada suara yang seharusnya tidak diabaikan.

Dua tahun pemerintahan bukan hanya tentang apa yang sudah dicapai, tetapi juga tentang apa yang masih belum selesai. Janji-janji yang pernah disampaikan kini berhadapan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Singgasana mungkin menjadi tempat untuk merancang masa depan. Namun, masa depan itu tidak cukup hanya dibicarakan dari atas. Sebab, masyarakatlah yang akan menjalani dan merasakan hasilnya.

Editor: Zidan Al-Afgani