WALHI Jabar Desak Pemerintah Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN)

(Foto: Raipa Dharma Wilarasa/KMJurnalistik)

Oleh: Zilham Al Fathir

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat bersama Gerakan Masyarakat (GEMA) Kabupaten Bandung, Greenpeace Bandung, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung menggelar aksi kampanye pembentangan poster di Taman Cikapayang, Kota Bandung, pada Senin (9/11). Aksi ini bertepatan dengan pembukaan Conference of the Parties 31 (COP31) di Antalya, Türkiye, yang berlangsung pada 9–20 November 2026.

Fariz Abiyyu Putra Wibowo selaku koordinator aksi, menyampaikan jika masyarakat masih sering dihadapi oleh banyaknya konflik-konflik horizontal saat mereka berusaha mempertahankan hak-haknya, sampai mereka mengalami tindakan yang tak seharusnya oleh aparat.

Masyarakat seharusnya bisa mendapatkan rasa aman dari pemerintah. Namun, pada kenyataannya berbanding terbalik dengan apa yang mereka dapatkan. Masyarakat yang menolak mendapatkan intimidasi oleh pemerintah melalui media sosial sampai didatangi tempat tinggalnya.

“Masyarakat sampai sekarang pun masih menerima intimidasi-intimidasi yang dilakukan oleh pemerintahan negara Republik Indonesia gitu. Mulai dari di media sosial bahkan sampai didatangi ke rumah-rumahnya ataupun ke tempat tinggal dari masyarakat yang menolak akan proyek strategis nasional ataupun proyek-proyek yang lainnya,” ujar Fariz saat diwawancarai KMJurnalistik, pada Senin (9/11).

Di Jawa Barat, geothermal yang ada di beberapa daerah pegunungan sangat amat mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat dari sumber penghasilan hingga kehidupan. Selain daerah pegunungan, daerah pesisir pantai pun terkena revitalisasi dari Proyek Strategis Nasional (PSN) itu sendiri.

“Misal kita ambil dari geothermal yang ada di Gede Pangrango, terus juga Ciremai, Tampomas bahkan sampai ke Papandayan dan Ciwidey gitu kan. Dan itu bukan hanya mengambil sumber-sumber penghasilan warga, tapi itu juga mengambil sumber penghidupan. Karena geothermal seperti yang kita tahu bahwasanya itu menggunakan banyak sekali air ya. Dan itu menjadi salah satu hal yang mengganggu sebetulnya untuk suplai air bagi masyarakat itu sendiri,” jelasnya.

“Bukan cuma geothermal karena PSN di Jawa Barat ini kita ada satu PSN yang cukup besar yang ada di pesisir utara Jawa. Itu mencakup empat wilayah kota kabupaten. Ada Bekasi, lalu ada Karawang, Subang, dan Indramayu. Itu adalah PSN revitalisasi tambak pesisir utara Jawa,” tambahnya.

Tujuan dari gerakan ini adalah menuntut komitmen agar Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat. Banyaknya komitmen yang tidak terpenuhi menjadi salah satu alasan tuntutan yang dibawa, mulai dari transisi energi sampai hak-hak tenurial yang belum masyarakat adat dapatkan sebab sampai saat ini tidak ada solusi yang berpihak terhadap masyarakat.

“Tuntutan dari kami itu udahlah dari Indonesia ini nggak usah ada komitmen-komitmen baru ataupun janji manis yang baru gitu. Karena komitmen yang mereka canangkan sebelumnya mulai dari transisi energi berkeadilan sampai pemenuhan hak-hak tenurial dari masyarakat adat itu pun belum terealisasi dengan baik gitu kan. Bahkan yang ada dari pemerintah negara Republik Indonesia sendiri itu masih mencanangkan solusi-solusi palsu untuk transisi energi tersebut,” terangnya.

“Yang kedua juga hak-hak tenurial dari masyarakat adat itu juga belum terealisasi gitu kan. Delapan belas tahun rencana, rancangan undang-undang masyarakat adat itu masuk ke Prolegnas. Tapi sampai sekarang belum ada Undang-Undang Masyarakat Adat yang disahkan gitu kan,” tambahnya.

Masyarakat berharap solusi dari masalah ini mulai dari pengesahan undang undang masyarakat adat dan menghentikan proyek strategis nasional demi keberlangsungan hidup masyarakat yang ada di pegunungan, pesisir, masyarakat adat, dan semua masyarakat yang terkena imbasnya dari permasalahan ini.

“Kita ambil scoop besarnya aja. Pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat yang pertama. Yang kedua, hentikan semua proyek strategis nasional geothermal. Lalu yang ketiga, penuhi semua hak-hak tenurial yang ada di masyarakat adat maupun yang ada di masyarakat pesisir dan masyarakat-masyarakat yang tertindas,” pungkasnya.

Editor: Zidan Al-Afgani