Pengusiran Mahasiswa Disabilitas Tunanetra dari Balai Wyata Guna

“Sebanyak 32 mahasiswa penyandang disabilitas tunanetra memilih bertahan di depan Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna (PSBN Wata Guna), Jalan Pajajaran, Bandung pada Rabu (15/01), setelah diusir dari Asrama sejak Selasa (14/01) malam. Mereka memilih bertahan sebagai bentuk protes dan menggambarkan rasa kekecewaannya.” Foto: Thia A.

Bandung – 32 mahasiswa penyandang disabilitas tunanetra diusir secara paksa dari Asrama Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna (PSBN Wata Guna), sejak Selasa (14/01) malam. Pengusiran ini didasari atas Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 18 Tahun 2018, mengenai peraturan mengenai Balai, di mana balai tidak memberikan atau menerima lagi client yang menempuh pendidikan formal, melainkan untuk pemberi pelatihan lanjut vokasional.

Elda Fahmi selaku perwakilan dari mahasiswa disabilitas tunanetra, menjelaskan kronologis pengusiran mereka, awalnya pada kamis (09/01) lalu, dua gedung berhasil dikosongkan, yaitu Asrama Murai dan Ruang Sekretariat Forum Akademisi Luar Biasa. Lalu pada Selasa (14/01), tiga asrama lainnya; Asrama Anis, Aster, dan Kenari, ikut dikosongkan.

Ia menambahkan, bahwa sebelumnya mahasiswa telah melakukan negosiasi dengan pihak Balai Wyata Guna, untuk meminta jangka waktu mencari tempat tinggal sementara.

“Awalnya sebulan, lalu disempitkan lagi menjadi dua minggu, disempitkan lagi jadi 10 hari dan terakhir disempitkan menjadi lima hari. Kami tidak bisa apa-apa, karena itu sudah menjadi keputusan final, dan lima hari juga sangat singkat menurut kami”, jelas Elda.

Semenjak diusir dari asrama, mereka memilih bertahan didepan Balai Wyata Guna, sebagai bentuk protes dan penggambaran dari kekecewaan mereka.

Rianto, selaku Ketua Mahasiswa Disabilitas Tunanetra  menyampaikan tuntutannya untuk, mencabut Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No.18 Tahun 2018 yang menjadi dasar dari keputusan pengusiran, serta berharap agar tanah Wyata Guna diserahkan pada Pemerintah Provinsi (pemprov), agar bisa dikelola sesuai kebutuhan di Provinsi Jawa Barat.

Teks Oleh: Thia Atifa Shalma.